Begini Tanggapan DPR Terakait Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

SLEMANNEWS.COM- Wakil Ketua Umum DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru-baru ini mengusulkan untuk menghapuskan jabatan gubernur dala, tatanan pemerintahan.

Cak Imin menilai jabatan Gubernur tidak begitu krusial karena informasi yang disampaikan gubernur kepada bupati dan wali kota sama dengan informasi yang turun dari pusat. 

Selain itu, Cak Imin menilai jabatan gubernur membuat anggaran pemerintah membesar dan lebih baik disalurkan untuk kepentingan yang lain. 

Baca Juga: Dinilai Tidak Bermanfaat, Cak Imin Minta Jabatan Gubernur Dihapuskan

Seperti yang tim SLEMANNEWS.COM kutip dari Pikiran Rakyat,Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Karunia, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Doli berpandangan jika usulan tersebut perlu kajian yang mendalam.

"Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan struktur yang mengambil posisi sangat strategis seperti gubernur itu, itu ya harus banyak effort, banyak upaya yang harus dilakukan, enggak mudah," kata Doli menjelaskan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu 1 Februari 2023.

Apalagi, tambah Doli, pada struktur pemerintahan sudah disusun sedemikian rupa melalui UUD 1945, satu perundangan yang teknis lainnya.

"Karena kita menghilang satu rentang kendali pemerintahan yang selama ini sudah berjalan adanya seperti itu," katanya.

Baca Juga: Polsek Kalikotes, Berhasil Menepis Berita Hoaks Penculikan Anak Di Lingkuan SD Kalikotes

Doli pun tak habis pikir jika Jabatan Gubernur dihapus karena akan berdampak pada institusi yang bisa mengkoordinasikan semua pembangunan atau jalannya pemerintahan di daerah.

"Jadi memperpanjang masa jabatan kepala desa saja tidak mudah, harus mengganti UU, apalagi mau meniadakan gubernur. Nah itu juga prosedurnya saja juga tidak mudah," kata dia mengakhiri.***

Pikiran Rakyat- Vidha Oktaviani Putri