• Kamis, 8 Desember 2022

KONSTITUSIONAL DAN DAMPAK POLITIK DINASTI

- Sabtu, 26 Desember 2020 | 17:01 WIB
WhatsApp Image 2020-12-25 at 18.11.39
WhatsApp Image 2020-12-25 at 18.11.39


Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara setiap pelaksanaan berbangsa dan bernegara di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku, hal tersebut di benarkan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstate), maka kepentingan-kepentingan baik itu politik, sosial, serta bisnis haruslah berdasarkan aturan hukum yang berlaku.






Politik Kontemporer saat ini kita menyoroti berbagai hal yang mungkin dianggap melindungi kepentingan kekuasaan dengan terlihat banyaknya calon kepala daerah sebagai generasi penerus dari pemerintahan sebelumnya, yang menariknya generasi pemimpin yang di calonkan merupakan sanak saudara dari incumben baik itu istri, anak, menantu, maupun sanak saudara terdekatnya, ada beberapa daerah yang di sebut melakukan politik dinasti termasuk yang paling berpengaruh tingkat nasional ialah kota Solo, kota Medan, kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang mana stabilisasi politik akan berpengaruh dari arus bawah (top down) dapat menimbulkan kesenjangan sosial maupun membentuk sistem pemerintahan yang di dasarkan pada kekuasaan (maschtstate).





Hal tersebut juga membentuk persepsi yang kurang demokratis secara tahta, meskipun secara administrasi aturan hal tersebut di benarkan tetapi akan mengakibatkan kekuasaan sulit untuk di kendalikan.






Oleh sebab itu perlunya pemahaman masyarakat terkait dengan konsep bernegara yang baik, agar kekuatan untuk untuk mengendalikan kekuasaan yang besar dapat terwujud dengan baik sehingga agent of control dapat melakukan tugasnya tanpa adanya tekanan yang diberikan oleh pengusa, sedangkan dalam negara republik Indonesia adalah negara yang plural secara agama, suku, politik dinasti akan menimbulkan plural secara tahta, dan hal tersebut akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.






Konklusinya politik dinasti memang dibenarkan secara aturan sesuai dengan asas equality before the law, yang artinya semua orang berkududukan sama dimata hukum, namun bangsa ini perlu belajar dari era pemerintahan yang sebelumnya, yang mana di zaman orde baru pemerintah sulit sekali untuk dikendalikan, bahkan melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang menentang segala kebijakan.

Halaman:

Editor: admin

Terkini

X