Prof UIN Sunan Kalijaga Bungkam! Apa Hubungannya DARURAT KESEHATAN DENGAN DARURAT SIPIL?

- Selasa, 31 Maret 2020 | 01:32 WIB
(Prof. Iswandi Saputra saat pidato pengukuhan guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di convention hall)


Yogyakarta-Slemannews.com:| Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempertegas apa kaitannya Darurat Kesehatan Dengan Darurat Sipil. jelas dalam tulisannya di beranda Facebook pada Selasa 31/03/2020.

Iswandi menjelaskan bahwa Dasar masalah pendemi COVID-19 adalah keselamatan kesehatan warga (masyarakat) dan perlindungan nyawa warga dari kematian karena adanya masalah kesehatan. Karena COVID-19 adalah wabah yang menyerang kesehatan manusia dan berkembang dengan pesat menjadi pendemi global yang mematikan.

Guru besar fakultas ilmu sosial dan humaniora tersebut memberikan 4 Metode untuk pencegahan serta melawan COVID-19.


"PERTAMA, ISOLASI. Yaitu, pemisahan orang yang positif COVID-19 dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi, dan biasanya terjadi di rumah sakit.

KEDUA, KARANTINA. Yaitu pembatasan pergerakan orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi. Karantina dapat diterapkan pada individu atau kelompok dan biasanya melibatkan pembatasan ke rumah atau fasilitas yang ditunjuk. Karantina dapat bersifat sukarela atau wajib.

Untuk diketahui, karantina paling berhasil dalam pengaturan di mana deteksi kasus dilakukan dengan cepat, kontak dapat didaftar dan dilacak dalam jangka waktu singkat.

KETIGA, PENJARANGAN/PENJARKAN SOSIAL (SOCIAL DISTANCING).  Metode ini dirancang untuk mengurangi interaksi antara orang-orang dalam komunitas yang lebih luas, di mana individu mungkin tertular COVID-19 tetapi belum diidentifikasi sehingga belum terisolasi.

Penjarangan sosial sangat berguna dalam pengaturan di mana penularan diyakini telah terjadi, tetapi di mana hubungan antara kasus tidak jelas. Penutupan sekolah, kantor, pasar atau pelarangan pertemuan ini yang sebenarnya disebut sebagai Social Distancing , karena yang diatur bukan jarak personal tapi jarak sosial (kerumunan).

KEEMPAT, PENAHANAN KOMUNITAS (COMMUNITY CONTAINMENT). Yaitu intervensi yang diterapkan ke seluruh komunitas masyarakat di kota atau wilayah. Metode ini dirancang untuk mengurangi interaksi pribadi, kecuali interaksi minimal untuk memastikan pasokan vital."Ungkapnya.

Lebih lanjut Iswandi, menjelaskan dalam " Penegakannya jauh lebih kompleks mengingat jumlah orang yang terlibat lebih banyak. Tindakan semacam itu juga secara etis lebih menantang dengan hak asasi manusia individu yang membebani keharusan kesehatan masyarakat.


Guru besar fakultas Fishum  jurusan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  itu juga mempertanyakan tentang" Bagaimana Dengan Lockdown?

Jika melihat pemaparannya, Iswandi juga menjelaskan "Lock down merupakan karantina warga di rumah dengan membatasi perjalanan dan memastikan dengan ketat kepatuhan mereka. Warga yang terpaksa keluar rumah sangat terbatas karena setiap warga negara diberikan kartu izin. Warga yang berada di luar rumah diatur dengan jarak sosial.

Selain itu, Lanjut Iswandi. " kebijakan lockdown juga mengatur pembatalan acara dan pertemuan, penutupan tempat-tempat umum serta sekolah dan universitas. Jadi, lockdown itu kombinasi antara isolasi, karantina dan penjarangan sosial.

Baik isolasi, karantina, penjarangan sosial maupun penahanan komunitas semua merupakan metode penyelamatan kesehatan warga dalam konteks menyebarnya wabah. Begitulah cara dunia menghadapi penyebaran COVID-19."Ungkap nya.


Profesor yang kelahiran sumatera utara itu juga mengkrucutkan tulisan nya tentang, Bagaimana Nasib  Indonesia dalam menangani kasus ini?

Iswandi mengemukakan,"pemerintah cenderung memilih metode Penjarangan Sosial (Social Distancing). Namun hingga saat ini aturan teknis tentang Social Distancing tersebut tampaknya belum ada. Yang berkembang baru pernyataan, himbauan atau edaran tentang praktiknya. Menurutnya "kebijakan ini juga dapat berubah menjadi karantina wilayah atau lockdown. Sebab, asumsi metode Social Distancing adalah penularan diyakini telah terjadi, tetapi di mana hubungan antara kasus tidak jelas. Jika wabah ini tidak terkendali dan semakin meluas, maka metode ini juga menjadi tidak relevan."Tegas Prof Iswandi.

Selain itu Lanjut Iswandi, Apa hubungannya dengan darurat sipil? Hubungan antara Darurat  Sipil dengan penanganan COVID-19 ini sangat jauh berbeda, dan hampir tidak ada sama sekali relevansinya, bagaikan Sebuah Bulu Ketiak yang gatal tetapi yang digaruk bulu kaki yang dikukur, sama sekali tidak menyambung. " Terangnya.


Profesor Iswandi juga Menduga-duga, berhubung arah kebijakan pemerintah memilih Social Distancing dalam hadapi COVID-19 maka diperikaran akan terjadi ketidaktertiban sosial (sipil). Untuk mengatur ketertiban sipil tersebut, maka diberlakukanlah situasi Darurat Sipil."Tutupnya. (Harun Al-Rasyid Lubis)










Editor: Administrator

Terkini

X