Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Kejaksaan Negeri Sleman Panggil 10 0rang Pemberi Dana Hibah

SLEMANNEWS.COM - Kejaksaan Negeri Sleman, Sedang mendalami kasus dugaan korupsi penyelewengan bantuan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam proses tahapan penyelidikan ini pihak pihak Kejaksaan Negeri Sleman berupaya mencari fakta-fakta hukum guna menentukan apakah masuk peristiwa pidana atau bukan.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan data-data, fakta hukum serta barang bukti terkait kasus penyimpangan dana hibah tersebut," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sleman Ko Triskie Narendra di Kejari Sleman, Rabu (9/2/2023).

Baca Juga: PSS SLEMAN Lakukan Pemugaran Kepada Penggawa Elang Muda

Ia menambahkan, kasus tersebut berawal dari hasil investigasi dan data-data dari intelijen kemudian ditindaklanjuti sesuai keilmuan kejaksaan.

"Temuan itu didalami dengan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari pemberi hibah. Kami telah memanggil dan meminta keterangan kepada 10 orang pemberi hibah pariwisata," ujarnya.

Seperti diketahui bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI pada 2020 menggelontorkan dana hibah untuk sektor pariwisata di Kabupaten Sleman.

Baca Juga: Pemain naturalisasi kelahiran Jerman mengincar kemenangan saat menjamu Persis Solo dikandang Elang Jawa

Triskie menegaskan, dana hibah yang didalami oleh tim penyelidik adalah dana hibah bagi pelaku pariwisata dan desa wisata sebesar Rp 10 miliar.

Saat ini, tim penyelidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang patut diduga mengetahui dana hibah tersebut.

"Modusnya adalah yang tertulis dalam laporan pertangungjawaban berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan yang diterima oleh para pelaku pariwisata dan desa wisata. Ada dugaan mark up," tegas Triskie.

Baca Juga: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Inovasi berhasil membangun Career Development Center

Tujuan hibah adalah untuk membantu pemerintah daerah dan pelaku pariwisata seperti hotel, restoran serta desa wisata yang mengalami kerugian atau terdampak pandemi Covid-19.